POSMETRO INFO - Ketua DPP PDIP Herdrawan Supratikno mengaku setuju pihak kepolisian menembak pendemo yang berbuat anarkis pada demo tanggal...
POSMETRO INFO - Ketua DPP PDIP Herdrawan Supratikno mengaku setuju pihak kepolisian menembak pendemo yang berbuat anarkis pada demo tanggal 4 November 2016 mendatang. Sebab hal itu sudah menjadi kewenanganya sebagai aparat penegak hukm.
"Kalau itu (tembak di tempat pendemo anarkis) kewenangan kepolisian. Harus dilakukan penindakan tegas, terserah. Apa yang dianggap membahayakan itu kan mereka yang punya kriteria," tutur Hendrawan saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10).
Pendapat PDIP ini berbeda dengan Partai Demokrat yang mengatakan seharusnya aparat penegak hukum mengimbau para pendemo untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kepolisian seharusnya lebih persuasif dengan mengedepankan cara lebih damai kepada pendemo.
Politisi senior PDIP menambahkan, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah mewanti-wanti agar para pendemo tidak akan melakukan demo secara anarkis. Sebab aksi demonstrasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang ada di Indonesia.
Meski aksi demonstrasi itu bentuk kelanjutan dari aksi demo yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk diproses secara hukum, namun dia tak khawatir akan membuat elektabilitas calonnya akan terus menurun. Pasalnya dia beranggapan warga Jakarta adalah pemilih rasional yang tak mudah terhasut dan kritis.
"Kita lihat lagi nanti karena ini kan ada beberapa puluh lembaga survei. Bisa turun bisa naik. Tapi dengan warga DKI yang kita andaikan tadi pendidikannya lebih baik. kedewasaannya lebih baik, ya kemudian lebih rasional tentu taulah mereka mana lebih baik," jelasnya.
Pihaknya pun tak lantas mengadakan rapat internal menanggapi rencana demo besar-besaran itu. Sebab menurutnya sudah ada pihak kepolisian yang berwenang untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.
"Ya mereka kan sudah tau tupoksinya dan ini bukan yang pertama. Yang begini-begini waktu Pilpres juga begini. Kami tahu kepolisian sangat profesional. Kalau kepolisian butuh bantuan ada TNI yang bisa di BKO-kan," tutupnya.
Sebelumnya diketahui, Politikus Partai Demokrat Andi Nurpati menuturkan, demo besar-besaran pada 4 November mendatang merupakan hak masyarakat untuk melakukan unjuk rasa. Dalam demo tersebut bukanlah soal pilgub DKI, melainkan tindaklanjut penuntasan kasus penistaan agama yang dilakukan salah satu calon.
"Karena bukan soal Pilkada, mereka bicara agamanya dan Alqurannya, yang akhirnya terintimidasi oleh Basuki. Mereka berjihad dan rela mati," ungkap Andi.
Dia tak setuju bila kepolisian menembak pendemo yang berbuat anarkis. Menurut dia, sebaiknya kepolisian lebih mengutamakan langkah-langkah persuasif.
"Sebaiknya menghadapi ini, kepolisian harus lebih arif. Kalau demo tanggal 4 itu enggak ada hubungannya sama Pilkada," tutup Andi.[merdeka]
KOMENTAR